Press Release "HONORER TANTANG MENTERI BARU UMUMKAN PROGRAMN KERJA"

(Jakarta, 27/10/11) Tenaga honorer Indonesia mendesak menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengumumkan program kerjanya. Salah satu program kerja yang dinantikan oleh seluruh tenaga honorer di Indonesia adalah terbitnya payung hukum tentang keberadaan mereka. Hal itu diharapkan bisa menjadi solusi permanen yang komprehensif, transparan, dan kredibel bagi persoalan carut marut tenaga honorer di Indonesia saat ini. “Kami mengharapkan Menpan yang baru Azwar Abu Bakar membawa semangat baru sehingga mampu membuat regulasi yang mendasar tentang nasib tenaga honorer di Indonesia. Regulasi tersebut diantaranya harus mengatur soal pola rekruitmen, jenjang karir honorer menuju PNS, dan upah minimum honorer (UMH). Pak Azwar harus mampu bertindak bijaksana dengan tetap menempuh langkah-langkah yang tegas dan radikal agar reformasi birokrasi bisa segera terwujud,” tegas Alif Purnomo, juru bicara Persatuan Honorer Sekolah Negeri Indonesia (PHSNI), Minggu (23/11) di Sragen Jawa Tengah. Dalam menyikapi hasil resufle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II ini PHSNI menggelar pertemuan khusus se-Jawa guna menentukan sikap politiknya. Pertemuan tersebut melahirkan sebuah keputusan yang diberi nama Resolusi Sukowati. Resolusi tersebut berisikan empat (4) hal utama, yakni: (1) Sikap dukungan PHSNI secara kritis dan bersyarat terhadap kepemimpinan MenPAN & RB yang baru; (2) Dukungan kepada pemerintah untuk melanjutkan moratorium (penghentian sementara) dalam penerimaan PNS dari jalur umum; (3) Desakan kepada pemerintah untuk membuat solusi permanen dalam bentuk payung hukum tentang keberadaan honorer di Indonesia, serta; (3) Tuntutan kepada menteri baru agar memberikan jaminan kepada mereka yang saat ini telah bekerja secara honorer di instansi pemerintah untuk diangkat PNS tanpa tes. “Jika menteri baru tapi program lama, maka itu sama saja sia-sia. Kasihan SBY sudah resufle, koq tidak ada perubahan. Kami menantang Pak Azwar untuk segera mengumumkan program kerjanya, diantaranya adalah solusi terobosan terhadap negosiasi honorer dengan pemerintah yang di masa lalu telah membeku”, ujar Alumni UI ini. Persoalan honorer di Indonesia tidak akan selesai kalau pemerintah hanya menggunakan pendekatan gaya fire fighter (pemadam kebakaran) seperti saat ini. Artinya pemerintah menyelesaikan masalah hanya setelah muncul kobaran api alias setelah ada tuntutan dan demonstrasi di mana-mana. Pemerintah seharusnya menggunakan pendekatan gaya developer, yakni dengan membuat perencanaan dan perhitungan yang matang. Karena itu payung hukum semacam UU Honorer bersifat mutlak, mendesak, dan sangat dinantikan, kalau tidak maka seratus tahun lagi pun pemerintah tidak akan mampu menyelesaiakan persoalan honorer. Pangkal soal honorer sesungguhnya dikarenakan tidak adanya payung hukum yang mengatur secara jelas profesi ini.Honorer ini bukan pegawai negeri dan bukan pula pegawai swasta. Ibarat manusia maka jenis kelamin profesi honorer itu banci, bukan laki-laki bukan pula perempuan. Pemerintah tidak punya regulasi soal ini. Ibarat cendawan di musim penghujan, rekruitmen setiap hari terus terjadi. Sehingga meskipun honorer kategori 1 (K1) dan kategori 2 (K2) kali ini selesai pada periode ini, maka pasti besok lusa akan selalu muncul honorer-honorer baru yang jumlahnya lebih banyak lagi dengan kualitas yang bermacam-macam. “Kami memberi batas waktu kepada Menpan baru untuk mempelajari masalah kami sampai akhir tahun ini. Pasalahnya kami berharap pada tahun baru 2012 nanti Menpan baru sudah mampu mengumumkan rencana kerjanya secara matang untuk menyelesaikan masalah honorer ini.“ “Pada prinsipnya kami mau berdialog dan mendukung kebinet baru, namun jika sampai akhir tahun belum ada roadmap (peta jalan) penyelesaian yang jelas dan berkeadilan maka kami akan bergerak kembali,” lanjut Alif yang juga kandidat master manajemen pendidikan UNJ ini. Alif Purnomo Juru Bicara PHSNI (Persatuan Honorer Sekolah Negeri Indonesia) HP: 0813-887-3xx-xx E-mail: maspur95@yahoo.com